Dinamika yang terjadi dalam dunia sepakbola tanah air lebih sering dan lebih fenomenal pada tataran politis, konflik organisasi, serta konflik kepentingan, bukan di lapangan hijau yang semestinya adalah hakikat dari spirit sepakbola itu sendiri. Dalam perkembangannya, PSSI bukannya mengejar piala melalui pertandingan di lapangan, PSSI malah lebih akrab dengan pertarungan di kancang meja kekuasaan dan dan bahkan berkonflik dengan pemerintah. Pertarungan dan pertandingan sengit terus bergulir dalam memperebutkan tahta organisasi lebih sering berprestasi dan menjadi tagline media nasional maupun internasional.
Dan hari ini adalah puncak dari semua ketidakberesan dan kekacauan yang terjadi pada dinamika sepakbola nasional tersebut. Jatuhnya sanksi dari induk organisasi sepakbola dunia FIFA pada 30 Mei 2015 terhadap sepakbola nasional benar-benar menampar seluruh pecinta sepakbola tanah air. Tindakan pemerintah lewat Kemenpora yang membekukan kepengurusan PSSI periode 2015-2019 sejatinya oleh mereka dijadikan argumen untuk memperbaiki serta membangun ulang tata kelola sepakbola Indonesia disisi lain menurut FIFA adalah intervensi dari pihak pemerintah terhadap induk sepakbola di Indonesia dan itu haram menurut FIFA. Organisasi sepakbola dunia tersebut tidak mau tahu atas segala argumen Kemenpora, menurut mereka tindakan intervensi tersebut bertentangan dengan spirit fair play dan itu tidak diperbolehkan menurut statuta FIFA.
Pihak PSSI sendiri memang masih berjuang dalam tataran hukum, melewati gugatan yang diajukan ke PTUN yang menghasilkan putusan sela memenangkan PSSI pada 25 Mei 2015 yang lalu, dimana pihak Kemenpora diperintahkan untuk menggugurkan surat pembekuan terhadap PSSI. Namun tentunya penyelesaian lewat jalur meja hijau masih jauh dari kata selesai, mengingat Kemenpora pasti akan melakukan upaya banding. Dengan demikian, sanksi FIFA masih akan tetap bertahan hingga apa yang diminta FIFA yaitu pencabutan pembekuan PSSI oleh Kemenpora dicabut segera dilakukan oleh pihak Kemenpora. Dan hingga saat itu terjadi, maka Indonesia masih akan terkucil dari kancah persepakbolaan regional maupun internasional.
Beberapa pihak yang mendukung pembekuan sanksi menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Menpora sudah benar, mereka melihat bahwa apa yang terjadi di PSSI memang harus benar-benar dibenahi dan bahkan dibangun ulang. Pecinta sepakbola tentu tidak bisa menerima bila hingga tahun 2015 ini tidak ada prestasi yang membanggakan dari PSSI dengan mengukur raihan prestasi melalui tim sepakbola nasional Indonesia dan klub pada ajang regional maupun internasional.
Sudah 84 tahun PSSI berdiri, tapi prestasi sepak bola kita (baca: timnas) benar-benar jalan ditempat dan makin tertinggal dari negara-negara yang sudah maju prestasinya, bahkan juga makin tertinggal dari negara-negara yang awal mulanya sama-sama tumbuh dan berkembang. Tantangan dan ancaman juga datang dari negara-negara baru dan pada awalnya tertinggal, mereka mulai melangkah dan hampir segera berlari. Bukan tidak mungkin negara-negara tersebut mulai mendekati Indonesia, dan mungkin juga melewati kita.
Tim nasional kita sebagai representasi prestasi sepakbola di level regional dan internasional juga memperlihatkan prestasi yang diliputi mendung dan duka, bahkan untuk pertama kalinya tersingkir dari Piala AFF dalam dua edisi secara beruntun. Timnas Indonesia juga mulai sering mendapatkan perlawanan yang sengit dan bahkan mengalami kekalahan bahkan dari negara-negara yang dulu tertinggal di bidang sepakbola macam Filipina, Brunei dan Kamboja. Imbasnya peringkat Indonesia dalam rangking FIFA terus melorot, belum pernah lagi merasakan berada pada level 100 besar. Peringkat kita terus terjun bebas dan berada di belakang negara-negara tetangga yang dulu berada jauh dibawah kita.
Mereka menilai mafia sepakbola telah mengakar dalam tubuh PSSI, sehingga sepakbola Indonesia tidak bisa maju, karena adanya berbagai kepentingan-kepentingan yang disinyalir mereka menggunakan PSSI sebagai ladang untuk mencari untung demi kepentingan pribadi. Masyarakat sepakbola yang pro Kemenpora juga mempertanyakan guliran dana dari sponsor liga, serta tentunya dana pembinaan dari FIFA serta AFC kepada PSSI yang tidak transparan penyaluran dan penggunaannya. Mereka juga intens meminta Kemenpora terus beraksi menyelamatkan sepakbola Indonesia dengan cara membuang orang-orang yang sudah terkontaminasi jelek dari dalam tubuh PSSI itu sendiri.
Mereka beranggapan bila sanksi FIFA itu tak akan terjadi selamanya. Justru, pengasingan dari dunia internasional adalah kesempatan untuk memperbaiki sepak bola nasional. Beberapa negara sudah merasakan efeknya, seperti Brunei Darussalam dan Bosnia Herzegovina yang mampu berbenah setelah di-banned FIFA pada 2009 dan 2011. Bosnia lolos ke Piala Dunia 2014 dan Brunei yang tadinya sering kita bantai bisa menang dua kali atas Indonesia (2012 dan 2014).
Saat klub-klub Inggris dikucilkan dari kompetisi Eropa sejak 1985 hingga 1990, sekretaris FA, Ted Crooker, mengeluarkan pernyataan menarik. “Ada banyak di antara kami (orang Inggris) yang memang tak ingin melihat klub-klub kami berlaga di Eropa sebelum ‘rumah’ kami beres,” ujar Crooker.
Lalu dimana sebenarnya permasalahan kisruh dunia sepakbola nasional itu ? Tentu ada banyak pendapat beragam yang sekarang tumbuh di masyarakat. Ada banyak pihak-pihak yang bersebrangan, masing-masing bertahan dengan argumennya baik yang pro PSSI maupun yang pro Kemenpora. Dari berbagai sumber media baik cetak maupun online, ternyata pokok dari kisruh sepakbola nasional yang terjadi hari ini hanya satu, yaitu adanya konflik kepentingan yang berlanjut dari masa lalu.
Pertama, konflik antara pihak-pihak yang kini duduk manis di jajaran kepengurusan PSSI yang notabene adalah klan Nurdin Halid, dan dipihak yang berseberangan adalah orang-orang mantan pengurus PSSI klan Arifin Panigoro yang tersingkir setelah dualisme kepengurusan PSSI pada 2011 dapat diselesaikan oleh Menpora terdahulu yaitu Roy Suryo. Kelompok yang tersingkir dari PSSI ini sekarang berada pada lingkungan BOPI dan Kemenpora, sehingga secara tidak langsung mereka melakukan kick balik dan balas dendam dengan cara yang cukup elok, cantik, terorganisir dan tersistematis. Bukti jelasnya adalah ketika BOPI mempermasalahkan legalitas Arema Cronus dan Persebaya yang diakui oleh PSSI dan ikut Liga Indonesia. Karena pada masa kepengurusan yang lalu justru Arema dan Persebaya 1927 lah yang diakui sebagai tim yang legal.
Kedua, konflik pribadi antara Menpora dengan Ketua PSSI 2015-2019, sebagaimana disampaikan dalam laman soccer.sindonews.com, Wakil Ketua Komisi X DPR, Ridwan Hisyam menjelaskan akar masalah kisruh sepak bola nasional berawal dari masalah pribadi Imam Nahrawi selaku Menpora dan Ketum PSSI La Nyalla Mattalitti di masa lalu. Ia menambahkan masalah atau ego dari kedua belah pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Jangan sampai masalah politik di Jawa Timur sampai terbawa ke Jakarta. Karena kebetulan dua orang memegang organisasi pimpinan. Menpora memegang organisasi kemenpora dan La Nyalla memegang PSSI. Sehingga ada pandangan yang tidak sama. Kita selaku wakil rakyat berusaha mencari tahu akar masalahnya untuk tidak merugikan satu sama lain. Karena masalah ini berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak yang kehilangan pekerjaan," jelas Ridwan, saat menjadi pembicara dalam acara diskusi bertema "Bola Tak Lagi Bundar" di Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2015).
Hari ini masyarakat sepakbola Indonesia masih sabar menunggu akhir dari kedua konflik tersebut, sehingga masyarakat bisa kembali bermimpi. Belum lah dulu bermimpi timnas kita tampil pada ajang tingkat regional maupun internasional, tapi kita akan bermimpi dulu sanksi FIFA dicabut dan Indonesia kembali diakui dalam pergaulan sepakbola dunia. Karena ada banyak kalangan dan pihak-pihak yang menjadi korban ketika sepakbola tidak bisa lagi dimainkan di lapangan hijau hanya karena kita berada dalam sanksi FIFA. Pelatih, pemain, anak gawang, pemain muda, masseur, catering, pedagang asongan, tukang parkir, penjual atribut, dan masih banyak lagi kalangan yang terkorbankan akibat situasi ini.
Kemajuan sepakbola nasional menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah lewat Kemenpora, PSSI, KOI, KONI, Swasta, hingga masyarakat Indonesia itu sendiri sebagai bagian terbesar pelaku sepakbola itu sendiri. Toh apa yang dilakukan Kemenpora tentu dengan niat baik, begitu juga apa yang dipertahankan dan diyakini oleh PSSI tentu juga demi kebaikan kita semua. Jadi solusi permasalahan sepakbola kita haruslah diselesaikan dengan duduk bersama semua pihak yang tersebut diatas. Dan tentu saja dengan tidak menempatkan satu atau dua pihak dalam posisi salah atau benar. Dan hingga saat itu tiba, marilah kita menumbuhkan dan menikmati mimpi-mimpi itu dengan indah.
Bravo Sepakbola Indonesia...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar